PETA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

PETA PERKEMBANGAN

PEMIKIRAN ISLAM

 

NO

PETA PERKEMBANGAN

PENGGOLONGAN

TOKOH-TOKOH

PEMIKIRANNYA

1

AHL – FIQH Alh-Fiqh al-Madinah
  • ·        al-Awza’i
Pemikiran banyak dipengaruhi oleh kebuadayaan syiria dan kekuasaan Umayyah
Alh-Fiqh al-Iraq
  • ·        Abu Hanifah,
  • ·        Asy-Syaibani (cenderung juga ke Syafi’i)
Pemikiran yang digunakan adalah dengan menggunakan analogi dan dipengaruhi oleh kekuasaan Abbasyiyah
Alh-Fiqh Asy-Syafi’i
  • ·        Asy-Syafi’i,
  • ·        Ibn Hambali,
  • ·        dan Malik Ibn Abbas / Dawud Ibn Khalaf (cenderung ke al-Iraq)
Pemikirannya lebih banyak dipengaruhi (didominasi) al-Qur’an dan As-Sunnah

2

TEOLOGI ISLAM Golongan Khowarij Teologi Eksklusif

“Bahwa orang Islam yang berbuat dosa besar dicap sebagai orang kafir. Dan wajib diperangi (halal darahnya)”

Golongan Murji’ah Teologi Inklusif

“Orang-orang yang sudah mukmin yang berbuat dosa besar, hingga matinya tidak juga taubat, orang itu belum dapat dihukum sekarang. Terserah atau ditunda serta dikembalikan saja urusannya kepada Allah kelak setelah hari kiamat”

Golongan Mu’tazilah Abu Huzdaifah washil bin ‘Atha Al-Ghazali Teologi Rasional

“Manusia adalah merdeka dalam segala perbuatan dan bebas bertindak”

Golongan Asy’ariyah Al-Juwaini

Hakim al-Baiqilani

Teologi Modern

“Pemikirannya bersifat Rasional sama seperti golongan Mu’tazilah”

3

FILSAFAT ISLAM Al-Kindi Revilalis Agama dan Filsafat
Abu Bakar Ar-Razi Akal dan Agama (penolakan terhadap kenabian & wahyu)
Al-Farabi Kesatuan Filsafat
Ibnu Maskawaih Filsafat Akhlaq dan Jiwa
Ibnu Sina Fisika dan metafisika
Al-Ghazali Tahafut al-Falasifah
Ibnu Bajah Metafisika
Ibnu Taufal Percikan Filsafat
Ibnu Rusyd Tahafut at-tahafut
Sukhrowardi Epistemologi (hikmah al-aliyah) / teori emanasi

4

PEMIKIRAN ISLAM

DI INDONESIA

Golongan Tekstualis Fundamentalis
Golongan Islam Revivalism Hamka Fundamentalis – Liberal
Golongan Islam Modern Nurcholis Madjid

Abdurrrahman Wahid

Liberal – Fundamentalis
Golongan Islam Neo-Modern Ulil Absor Abdala Liberal

 

Kata kunci:
Evaluasi Pelaksanaan PEMILU 2004 Feb 3, ’08 11:57 PM
untuk semuanya

Beberapa Pokok Pikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2004

Oleh : M. Ja’far Nashir

 

 

Pengantar:

Pemilu 2004 telah membawa Indonesia memasuki babak baru dalam perpolitikkan nasional. Pada pemilu 2004 ini  untuk pertama kalinya pemilihan anggota legislatif, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden dibedakan. Masyarakat pemilih sedikitnya melakukan  2 kali pemilihan. Pada pemilu pertama yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, masyarakat melakukan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupataten/ kota. Selain itu mereka juga melakukan pemilihan anggota DPD yang nantinya akan menjadi wakil daerah (provinsi) di MPR.

Pemilu kedua, adalah pemilihan presiden (pilpres) secara langsung. Pilpres putaran pertama yang berlangsung 5 Juli 2004 menghasilkan 2 pasangan calon presiden, Susilo Bambang Yudoyono- Yusuf Kalla dan Megawati- Hasyim Muzadi yang akan bersaing kembali dalam pilpres putaran kedua yang diselenggarakan pada 20 September 2004.

Dua putaran pilpres ini merupakan peristiwa politik besar, karena sejak Indonesia merdeka sampai pilpres 2004  ini, belum pernah ada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurahman Wahid sampai Megawati, semuanya dipilih secara tidak langsung yaitu melalui MPR

Ada 4 perubahan mendasar dari format pemilu 2004 ini jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pertama, adanya kebebasan memilih bagi masyarakat; kedua, terbukanya peluang yang sama diantara partai-partai politik peserta pemilu; ketiga, berkurangnya secara signifikan peluang birokrasi untuk melakukan upaya pendistorsian pemilu, karena penyelenggara pemilu adalah Komisi  Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga independen dan keempat; terbukanya peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap semua tahapan dalam proses pemilu.

 

Kriteria- kriteria Pemilu yang sukses

Paling tidak, ada 3 hal yang penting yang bisa dipakai sebagai indikator sukses–tidaknya pelaksanaan pemilu, yaitu sistem pemilu, penyelenggara pemilu dan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Sejalan dengan itu, apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mampu menciptakan pemilu yang aman, adil dan demokratis.

Pertama; Sistem Pemilu.

Pada umumnya, kita mengenal dua sistem pemilu dengan beberapa variasinya, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional (Sartori, 1987). Dalam sistem distrik, satu wilayah (distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single –member constituency) atas dasar suara terbanyak (pluralitas). Dalam sistem ini, negara dibagi dalam sejumlah distrik pemilihan yang kurang lebih hampir sama jumlah penduduknya. Jumlah penduduk dalam distrik berbeda-beda dari satu negara dengan negara lain. Di Inggris, misalnya satu distrik kira-kira mewakili 500.000 penduduk, sedang di India dapat mencapai 2.000.000 penduduk. Karena satu distrik hanya berhak atas satu wakil, maka calon yang memperoleh suara terbanyak dianggap menang. Gejala ini dinamakan ”the first past the post”. Artinya suara yang mendukung calon yang kalah dianggap hilang dan tidak dihitung lagi untuk membantu partainya di distrik lainnya. Sistem pemilu distrik sering dipakai oleh negara- negara yang menganut sistem kepartaian ”dwi partai”, seperti Amerika Serikat, India, Malaysia dan Inggris.

Sedang sistem proporsional, satu wilayah (daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi- member constituency), yang jumlahnya ditentukan atas dasar rasio tertentu, misalnya satu wakil parlemen untuk 500.000 penduduk. Dalam sistem ini, suatu kesatuan administratif-pemerintahan  (provinsi, kabupaten/kota) dipakai sebagai daerah pemilihan. Jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan  jumlah kursi di parlemen, artinya rasio perolehan suara antar partai sama dengan rasio perolehan kursi di parlemen. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara-negara dengan ”banyak partai” seperti Nederland, Italia, Swedia dan Indonesia.

 

Bagaimana dengan Pemilu Legislatif 2004 ?

Pemilu Legislatif 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka, dimana sistem ini masih memberikan kedudukan yang kuat pada partai melalui sistem daftar. Meskipun sistem ini memberikan peluang bagi calon yang populer (dapat memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih; BPP) tanpa melihat nomor urut, tetapi pada kenyataannya banyak calon yang memperoleh suara terbanyak, tetapi tidak mencapai BPP dan tidak berada pada nomor urut jadi, kesempatan untuk menjadi wakil parlemen menjadi sirna. Kondisi inilah yang mendominasi selama pemilu legislatif 2004 yang lalu. Secara teoritis, sistem proporsional (terbuka) dianggap paling demokratis dan representatif, dalam arti jumlah wakil partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang dipeolehnya dalam pemilu, namun sistem ini sering mengundang lahirnya konflik internal partai. Dan pada akhirnya akan merepotkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Faktor lain yang kurang menguntungkan adalah lahirnya elitisme dan oligarkhi partai. Seseorang yang terpilih (terutama yang tidak memenuhi BPP) cenderung kurang erat hubungannya dengan masa pemilihnya dan seorang calon akan lebih terikat pada kepentingan partai termasuk di dalamnya kepada elite partai. Kondisi ini akan mempersulit terbentuknya konsolidasi demokrasi, dimana seseorang lebih mementingkan partainya (delegational democracy) daripada pemilih yang diwakilinya (representative democracy; O,Donnel, 1986).

 

Bagaimana dengan Pilpres 2004 ?

Pada pemilihan presiden secara langsung (pilpres) yang lalu mensyaratkan adanya dukungan partai politik sebagai satu-satunya pintu (entry point) bagi bakal calon presiden menjadi calon presiden. Persoalannya, apakah Partai Politik (parpol) sudah siap untuk dipakai sebagai satu-satunya pintu bagi calon presiden. Untuk keperluan ini, semestinya parpol mampu menjalankan fungsi- fungsi politik sebagaimana yang dilakukan oleh parpol modern. Menurut Almond dan Bingham Powell, jr. (1966), parpol memiliki peran artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik dan rekruitmen politik. Apakah peran-peran seperti di atas telah dilakukan oleh parpol kita ?

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa parpol kita sangat lemah dalam menjalankan fungsi-fungsi politik di atas. Faktor penyebabnya, antara lain kuatnya pengaruh birokrasi dan militer selama kekuasaan Orde Baru. Tetapi faktor ini sebenarnya dapat dibantah, karena selama reformasi (1998-2004) parpol kembali memiliki peran yang sangat besar dalam perpolitikkan nasional kita. Masalahnya, selama reformasi ini, partai terlalu  sibuk ”mencari rejeki”, sehingga melupakan tugas-tugas politik yang seharusnya mereka lakukan, yaitu mempersiapkan kader-kader partai untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik melalui sosialisasi politik dan rekruitmen politik yang teratur, terarah dan terukur.

Mari kita lihat kiprah parpol dalam mempersiapkan kadernya dalam pilpres yang lalu.

Pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, yang diusung oleh PDIP (dan NU struktural), jika dilihat dari track record  Megawati sebagai pemimpin PDIP, seharusnya tidak perlu dicalonkan kembali, sebab Megawati adalah pemimpin yang gagal dalam pemilu legislatif 2004, dari 34 % suara pada pemilu 1999 turun menjadi 18 % pada pemilu 2004. Di negara manapun yang menganut sistem kepartaian modern, seharusnya dia diganti dengan calon lainnya yang lebih segar dan menjanjikan.

Pasangan Wiranto- Salahudin Wahid, yang diusung oleh Golkar (dan NU kultural) adalah sebuah fenomena yang mengarah kepada ”anomali”. Tidak lazim, bagi pemimpin yang sukses, seperti Akbar Tanjung yang mampu menjadi pemenang dalam pemilu legislatif 2004 dikalahkan oleh Wiranto yang nota bene bukan pengurus partai Golkar dalam konvensi partai. Sehingga wajar kalau Wiranto rontok dalam pilpres putaran pertama.

Yang paling menarik, adalah pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla yang diusung Partai Demokrat dan Golkar (undercover) yang pada akhirnya menjadi pemenang pilpres putaran kedua. Partai Demokrat didirikan oleh SBY dengan ”sembunyi dan malu-malu”, sebenarnya kemenanganya disebabkan oleh perilaku Partai Golkar yang anomali dan PDIP yang tradisional dan mengandalkan nama besar Soekarno.

 

            Kedua, Penyelenggara Pemilu.

            Menurut Bingham Powell, Jr.(1982), pemilu memiliki hubungan yang signifikan dengan kehidupan demokrasi dalam suatu negara, bahkan di dunia ketiga pemilu sering diidentikkan dengan simbol demokrasi. Ada lima indikator bagi pemilu yang demokratis, yakni :

   1. Legitimasi pemerintah berdasarkan klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili rakyat;

   2. Pengaturan yang mengorganisasi ”bargainning” untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilu yang kompetitif;

   3. Sebagian orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting;

   4.  Pemimpin dipilih dengan interval yang teratur dan pemilih dapat memilih diantara beberapa alternatif. (bukan calon tunggal; pen.)

    5. Terjaminnya hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan kebebasan pers.

Secara teoritis, kelima hal di atas dapat terlaksana jika penyelenggara pemilu tersebut bebas dari intervensi pemerintah . Mari kita perhatikan penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilu 1955 diselenggarakan oleh parpol; Pemilu era Orde Baru (1971, 1977,1982,1987,1992,1997) diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri lewat Lembaga Pemilihan Umum (LPU); Pemilu 1999 dilaksanakan oleh parpol dan pemerintah lewat Komisi Pemilihan Umum (KPU); sedang Pemilu 2004 baik Pemilu legislatif maupun pilpres diselenggarakan oleh KPU yang merupakan lembaga independen yang anggotanya terdiri dari akademisi dan tokoh LSM.

Menurut Pasal 19 UU No.12 tahun2003, disebutkan :

(1)   Calon anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan sebagai anggota KPU.

(2)   Calon anggota KPU Provinsi diusulkan oleh gubernur untuk mendapat persetujuan KPU untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Provinsi.

(3)   Calon anggota KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh bupati/walikota untuk mendapat persetujuan KPU Provinsi untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota.

Kalimat diusulkan oleh Presiden untuk KPU Pusat, Gubernur untuk KPU Propinsi dan Bupati/walikota untuk KPU Kabupaten/Kota berdasar atas pemberitaan media massa (content analysis) sering menimbulkan persoalan. Persoalan ini dipicu oleh dua hal; pertama, kepentingan pemerintah dan parpol untuk KPU Pusat, Gubernur untuk KPU Provinsi dan Bupati/Walikota untuk KPU Kabupaten/Kota dan kedua; Calon anggota KPU itu sendiri.

Mundurnya dua anggota KPU Pusat yaitu Romo Mudji Sutrisno dan Imam Prasodjo disebabkan oleh faktor kepentingan politik terutama parpol yang masih mencurigai elemen birokrasi (PNS) tidak netral, di samping faktor kepentingan dari dua anggota KPU tersebut yang lebih mengutamakan sebagai akademisi.

Sedang untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota  disebabkan tidak transparannya pemerintah daerah dalam menjaring calon anggota KPU atau paling kurang masih mengentalnya kepentingan pemerintah daerah (baca; parpol yang berkuasa) untuk menempatkan “kadernya” dilembaga penyelenggara pemilu. Disamping itu, faktor “jaminan uang yang menggiurkan” menjadi faktor tidak kondusifnya proses seleksi anggota KPUD. Di Provinsi Jawa Tengah, faktor kedua ini menyebabkan seorang anggota KPU Provinsi nyaris diberhentikan.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah pembagian kerja antara KPU dan Sekretariat Jenderal. Menurut aturan, yaitu Pasal 25 UU No.12 Th.2003, KPU bertugas sebagai lembaga pembuat kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, sedangkan Sekretariat Jenderal bertugas di bidang teknis-administratif. Tampaknya, pembagian tugas ini tumpang tindih, bahkan cenderung dilakukan sendiri oleh KPU, akibatnya tahapan-tahapan pada pemilu, terutama pemilu legislatif sering terganggu. Dan yang paling menyakitkan, sekarang ini KPU Pusat terlibat dalam kasus korupsi yang pada akhirnya akan menjatuhkan citra KPU sebagai lembaga yang bermartabat . Di daerah, sering bergantinya sekretariat KPU karena sering konflik dengan anggota KPUD terutama mengenai pembagian kewenangan.

 

Ketiga, Penegakan Hukum.

Dalam negara demokrasi, penegakan hukum merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Artinya  apapun bentuk pelanggarannya dan siapapun pelanggarnya harus ditindak. Berkaitan dengan penegakan hukum ini, pemilu 2004 baik pemilu legislatif maupun pilpres penegakan hukum atas pelanggaran pemilu sangat lemah.

Bahkan antara KPU dan Panwas di berbagai tingkatan berbeda sangat tajam. KPU dalam menghadapi pelanggaran pemilu berkencenderungan pasif dan tidak mau mencari masalah, yang penting pemilu dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Sebaliknya Panwas, meskipun lembaga ini bentukan KPU dan menurut aturan bertanggung jawab kepada KPU, Ia menganggap Panwas sebagai representasi dari pengawasan masyarakat, sehingga bersikap pro-aktif dan kadang-kadang ”berani” mengintepretasikan pengawasan pemilu bukan sekedar tahapan-tahapan pemilu sebagaimana dalam UU No.12 Th.2003 tetapi mengawasi penyelenggara pemilu (KPU) yang nota bene adalah ”atasannya”.

Di tingkat pusat, Panwas sering bersinggungan dengan KPU, bahkan berani melakukan uji material terhadap pasal-pasal yang menyangkut kewenangan Panwas dan KPU dalam kasus ditolaknya pencalonan presiden Gus Dur karena faktor kesehatan. Di Jawa Tengah tidak kalah menariknya, dimana seluruh anggota KPU Provinsi dilaporkan oleh Panwas ke Polda karena persoalan pencemaran nama.

Kurang kompaknya, elemen penyelenggara pemilu 2004 menyebabkan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu kurang optimal. Biasanya yang dilakukan adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan teknis-administratif, seperti ijasah palsu, salah nama; sedang pelanggaran yang sifatnya substantif seperti money politic, serangan fajar masih jauh dari jangkauan hukum.

 

           

 

 

Kesimpulan :

            Pemilu 2004 baik pemilu legislatif maupun pilpres tampaknya sudah memenuhi pemilu yang demokratis secara prosedural, tetapi secara substansial pemilu 2004 masih menyisakan berbagai persoalan. Persoalan-persoalan tersebut adalah :

  1. 1.      Sistem pemilu proporsional terbuka ternyata belum mampu mengikis elitisme dan oligarkhi partai. Kondisi ini menyebabkan calon yang terpilih lebih terikat pada partai daripada masyarakat pemilihnya. Sehingga demokrasi perwakilan yang menggunakan sistem proporsional terbuka ini belum mampu menciptakan wakil rakyat yang peduli dengan pemilihnya.
  2. 2.      Dalam pilpres, parpol tampaknya belum siap sebagai partai modern yang senantiasa melakukan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik dan rekruitmen politik. Yang dilakukan parpol sekarang ini hanya sekedar sebagai “perahu” bagi bakal calon presiden.
  3. 3.      KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen, ternyata membawa cacat bawaan berupa proses seleksi anggota KPU yang masih mengundang campur tangan politik dan adanya rebutan kapling antara KPU dan Sekretariat KPU.
  4. 4.      Penegakan hukum selama Pemilu 2004 hanya menyentuh persoalan teknis –administratif, sedang pelanggaran substantif kurang optimal. Kelemahan penegakan hukum ini disebabkan kurang harmonisnya antara KPU dan Panwas.

 

 

 

Daftar Pustaka

  1. Almond, Gabriel A & Bingham Powell, Jr; Comparative Politics; A.Developmental Approach, Vakils, Bombay, 1966
  2. Sartori,Giovanni; Theory of Democracy Revisited, Banham Book, New York ,1987.
  3. Powell, Bingham, Jr, Contemporary Democracies, Partisipation and Violence, Harvard UP, 1982.
  4. O’Donnel,Guillermo & Philippe C. Schmitter, Transition from Authorian Rule: Tentative Conclusion About Uncertain Democracies; Baltimore; John Hopkins University, 1986.

About iroelizzta

santai tapi pasti

Posted on 7 April 2012, in sejarah peradaban islam. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: