POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM

POLEMIK KENAIKAN HARGA BBM

“ Dan ……….

Akhirnya kebijakan itupun membawa korban anaknya sendiri”

Pada akhirnya rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM membawa korban meninggalnya seorang demonstran yang menentang kebijakan tersebut. (Kabar Malam TV One, pkl. 21.45). Rencana kenaikan harga BBM telah menjadi polemik tersendiri di dalam negeri yang memunculkan pro kontra tidak hanya pada tataran konsep dan gagasan, tetapi telah manifes ke dalam gerakan-gerekan massa yang cenderung besar dan tidak melulu kondusif. Instabilitas yang muncul tidak hanya berada dalam ruang sosial, melainkan juga dalam ranah politik dan bahkan birokratik.

Instabilitas sosial muncul ditandai dengan banyaknya demonstrasi menentang rencana kebijakan kenaikan harga BBM yang diiringi munculnya tindakan yang mengarah kepada kekerasan.Instabilitas ranah ini dicirikan dengan tindakan-tindakan seperti baku dorong dan pukul, pembakaran (foto –biasanya presiden dan wakil presiden–, pos polisi, dan kendaraan), pelemparan (mulai dari tomat, telur busuk, hingga batu dan molotov), hingga penembakan baik peluru karet maupun peluru beneran. Sementara instabilitas politik menyeruak dengan menampilkan fragmen politik antara partai politik yang mendukung dan menolak rencana kenaikan BBM lengkap dengan strategi, taktik dan basa basinya baik di dalam parlemen maupun extra parlementarian. Kontestasi politik pro dan kontra ini pada akhirnya sedikit banyak dapat mendorong berubahnya konstelasi politik dari yang sudah mapan sebelumnya. Sebagai ilustrasi, komposisi kursi di parlemen antara koalisi partai pendukung pemerintah dan partai oposisi masih mungkin berubah ubah, walaupun Ketua FPD DPR RI telah mengklaim didukung 65% suara di DPR. (http://www.antaranews.com/berita/303763/demokrat-optimistis-menangkan-voting-meski-pks-bersebrangan. accesed at wed, Mar 29 ’12, 8pm).

Instabilitas birokratik dipentaskan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang ikut bergabung dalam massa aksi menolak rencana kebijakan di atas. Sebuah sejarah baru yang mengiringi rencana kenaikan harga BBM tahun ini dengan jumlah cukup fenomenal yang menurut Gamawan Fauzi sebanyak 21 pimpinan daerah (http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=122450, accesed at wed, Mar 29 ’12, 8.15pm).

Tulisan ini tidak berpretensi untuk menjelaskan berbagai hal tentang kebijakan penaikan harga BBM oleh pemerintah, tetapi hanya sebatas catatan pendamping untuk menambah pemahaman kita tentang hal tersebut dengan memanfaatkan telaah literer berpendekatan kualitatif. Dengan demikian diharapkan kita mendapatkan pemahaman yang lengkap terhadap polemik yang hampir menggusur rating sinetron di televisi.

 

SILANG PENDAPAT TENTANG “SUBSIDI”

Rupanya perbedaan pemaknaan dari kata yang satu ini dapat menimbulkan akibat yang panjang, termasuk dalam polemik tentang rencana kenaikan harga BBM salah satunya juga dipicu dari pemaknaan akan “subsidi BBM” yang berbeda. Subsidi BBM dapat disederhanakan sebagai hasil dari Penjualan Produk-produk BBM dikurangi dengan Biaya Menghasilkan BBM.

Dari sini muncul pemaknaan Pertama, jika Biaya Menghasilkan BBM lebih tinggi dari Penjualan Produk BBM, maka harus diberikan subsidi. Anggapan demikian dibangun atas asumsi :

–          penyesuaian dengan harga minyak dunia;

–          pembayaran subsidi secara tunai; dan

–          perhitungan terpisah antara Subsidi BBM dengan Pendapatan Minyak dalam postur APBN.

Jika asumsi-asumsi ini diilustrasikan secara matematis dengan contoh jenis premium maka menjadi : “Penjualan Premium” di dalam negeri Rp. 4.500,-/ltr, sementara untuk “Mengadakan Premium” dg harga internasional plus biaya lainnya sebesar Rp. 6.509,43. Maka untuk penjualan dalam negeri terjadi defisit sebesar Rp. Rp. 2009,43,-. Dalam setahun akan menjadi Rp. 2009,43 x 63 milyar ltr = Rp. 126,59 T. Inilah makna yang diberikan oleh Pemerintah sehingga mengatakan jika harga premium dipertahankan Rp. 4.500,- maka pemerintah akan merugi karena harus membayar subsidi sebesar 126,59 T dan APBN akan jebol. Selain itu, dalam postur APBN, perhitungan pemerintah meletakkan anggaran “Subsidi BBM” dalam kelompok pengeluaran yang tidak terkait sama sekali dengan anggaran “Pendapatan Minyak” (Pos DBH dan Net Migas) yang masuk dalam kelompok pendapatan. Sehingga subsidi dianggap dibayar tunai.

Makna yang Kedua, dimunculkan oleh beberapa kalangan salah satunya diwakili oleh Kwik Kian Gie yang beranggapan bahwa subsidi bukanlah pengeluaran tunai. Berkebalikan dengan asumsi-asumsi yang pertama, pemaknaan yang kedua ini lebih menganggap bahwa harga minyak mentah yang kita hasilkan sendiri tidak harus tunduk pada harga internasional yang ditetapkan oleh NYMEX di New York. Disamping itu, jika perhitungan “Subsidi BBM” sebagai pengeluaran dikaitkan secara langsung dengan “Pendapatan Minyak” hasil pembelian Pertamina kepada Pemerintah sebagai pemasukan, maka subsidi BBM akan dapat diperhitungkan secara langsung dan tidak perlu menyamakan subsidi dengan uang tunai yang harus dikeluarkan. Jika anggapan ini kita matematiskan maka akan menjadi :

Pertamina membeli dari :

(http://kwikkiangie.com/v1/2012/03/kontroversi-kenaikan-harga-bbm/)

Disini terlihat bahwa Pemerintah menerima hasil penjualan minyak mentah kepada Pertamina sebesar Rp. 224,569 T, di sisi lain Pemerintah harus membayar defisit Pertamina sebesar Rp. 126,63 T. Maka sebetulnya Pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar 97,939 T. Dengan demikian sejatinya harga BBM saat ini tidak merugikan negara sehingga tidak perlu naik.

Demikianlah dua arus besar yang saat ini sedang berpolemik terkait dengan rencana kenaikan BBM. Terlepas dari persoalan makna subsidi seperti di atas, satu hal lagi yang dapat kita anggap penting dalam permasalahan ini adalah mentalitas kita dalam menghadapi kekuatan asing yang dalam hal ini ditunjukkan oleh penentuan harga minyak dunia yang dilakukan oleh NYMEX.

 

BERHITUNG DAMPAK

Setiap kali terjadi kenaikan harga BBM pasti akan mempunyai dampak yang panjang dan cakupan yang luas terutama dalam sektor ekonomi. Menghadapi hal itu, pemerintah telah menyiapkan empat paket kebijakan kompensasi yang diyakini akan dapat meredam dampak kenaikan harga BBM. Empat paket kompensasi tersebu adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan kepada masyarakat miskin sejumlah Rp. 150.000 setiap bulan selama sembilan bulan. Dengan ini diharapkan akan dapat menjadi pelipur lara (kalau tidak penebus dosa) bagi warga miskin sebagai kelompok paling rentan akan dampak BBM.

Disamping itu, pemerintah juga meyiapkan program lain, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), beras bagi masyarakat miskin, dan pemberian kupon transportasi bagi masyarakat miskin. Lantas, pertanyaannya adalah apakah dengan paket kompensasi itu akan dapat menyelamatkan masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga BBM? Bukankah bantuan-bantuan serupa selama ini lebih banyak mendidik masyarakat kita untuk menjadi pengemis sekaligus memapankan mentalnya sebagai “miskin”?. Karena mereka terlalu sering diberi ikan tanpa pernah diberi kail, terlalu sering dididik menjadi pecundang dari pada diajari menjadi pemenang.

Jika dicermati secara mendalam, bahwa dampak kenaikan harga BBM tentu tidak akan selesai dengan hanya paket kompensasi yang rancang pemerintah. Mengingat bahwa dampak tersebut berpengaruh terhadap seluruh sendi kehidupan. Inflasi yang akan muncul jika harga BBM mengalami kenaikan Rp. 1500/ltr menurut perhitungan BPS akan menyebabkan inflasi bertambah 0,93%, sementara Kajian UI inflasi bertambah 0.99%. Sektor industri tidak kalah dahsyat menerima dampak ini. Menurut DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan, kenaikan harga BBM akan mengancam 4.000 buruh terkena PHK (Suara Merdeka, 29 Maret 2012). Disektor perdagangan akan berdampak pada kenaikan harga di tingkat retail sebesar 10%. Sementara Kementrian Perindustrian menghitung bahwa dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp. 1.500 /33% maka akan menurunkan keluaran (out put) sektor industri pengolahan non migas sebesar 0,12%.

Melihat betapa komplek dampak yang muncul akibat kenaikan harga BBM ini, maka lagi-lagi masyarakat di bawahlah (miskin) yang paling menjadi sasaran empuk. Ya, kalau Pemerintah Daerahnya cerdas dan tanggap menangkap gejala ini dan segera merancang perencanaan antisipatifnya seperti yang dibuat oleh Pemprov Jawa Timur yang menyiapkan dana 1 T untuk memback up ketersediaan dan kemudahan distribusi bahan pangan. Jika tidak, maka wajar jika mbok Painem (52 th) hanya bisa berkeluh kesah sambil menunggu lapak kopi kothoknya di Jetis yang tidak juga banyak pembeli. Ketika ditanya mengepa berkeluh kesah, maka jawabnya adalah karena seluruh harga bahan dagangan naik. Sementara giliran harga jualan dinaikkan, maka omelan dari para pembeli yang didapat. Inilah dilema masyarakat kecil menyambut Penaikan Harga BBM. Wassalam.

Iklan

About iroelizzta

santai tapi pasti

Posted on 30 Maret 2012, in indonesiaku. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: