Tak Goyah Oleh Tekanan Siapapun

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU 2


Keseriusan hidup yang telah dijalaninya semasih remaja, nyatanya tak pernah sia-sia. Keseriusan itulah yang mengantarkan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU, sejak 1 April 2008 menjalani karir barunya sebagai Hakim Konstitusi. Kehadiran dirinya ini, tentu akan menambah kewibawaan dan kekuatan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi. “Semenjak dilantik, saya sering membaca komentar berbagai berita lewat internet. Dan ternyata sangat mengasyikkan dan terkadang pula agak mengejutkan,” tuturnya bersahaja.

“Memikir negara”, memang sudah menjadi pembawaannya sejak belia. Itulah sebabnya, ketika menjadi mahasiswa di UII Yogyakarta, pria kelahiran Sampang Madura 13 Mei 1957 ini dikenal sebagai sosok yang sangat serius. Waktunya lebih banyak dihabiskan di ruang perpustakaan kampus dan berdiskusi. “Karakter yang demikian, ya.. mana bisa menarik buat seorang cewek?” kelakar Zaizatun Nihayati, SH sambil mengulum senyum.

Tapi di tahun 1978, nyatanya perempuan ini naksir padanya. Meskipun waktu itu, tubuhnya tampak kurus kering, hitam, kusut dan lengkap dengan baju lusuh yang tak pernah diseterika. Maklum, keduanya sama-sama aktif di HMI Fakultas Hukum UII. Dan gayung pun bersambut. Setahun kemudian dijalinlah sebuah ikatan cinta a la aktivis Islam. “Saya tak pernah diajak jalan-jalan. Kalau pacaran, acaranya kalau nggak ke tempat pengajian ya seminar,” kenang wanita yang kini telah menjadi istrinya ini sambil tertawa lirih. Dari pernikahannya itulah, pasangan serasi ini telah dikaruniai tiga anak; Muhammad Ikhwan Zein, Vina Amalia dan dan Royhan Akbar.

Hingga saat ini, Mahfud MD tetap konsisten dengan keseriusannya tersebut. Bahkan ketika diminta untuk memberikan Kata Pengantar untuk sebuah buku, dirinya juga melakukannya secara serius. Tak seperti kebanyakan tokoh lainnya, yang hanya dengan membaca satu dua tulisan saja, Mahfud MD bahkan membacanya hingga halaman terakhir. Sehingga hasil tulisannya, demikian utuh hingga dapat merangkai dan meliputi seluruh isi tulisan.

Konsistensi itu pula yang tampak pada dirinya setiap kali memegang amanah jabatan. Dia selalu menunjukkan, bahwa untuk menjadi pejabat yang menguasai bidangnya, seseorang harus terus menerus belajar. Baik itu melalui bacaan buku, berdiskusi memperkaya wawasan, atau dengan memperdalam analisisnya melalui beragam cara.

Yang mengagumkan, ketika aktif terjun ke dunia politik praktis, dia masih tetap konsisten dengan etika dan dunia intelektualitasnya. Dirinya jauh dari kesan pragmatis seperti kebanyakan politisi lainnya. “Selama ini etika berpolitik hanya ada di bangku sekolah. Itulah sebabnya, dalam politik tidak dikenal istilah kawan atau lawan. Yang ada adalah kepentingan dalam politik,” kritiknya. “Peran agama sangatlah penting, karena bisa menjadi kendali dan arah yang benar dalam berpolitik. Politik tanpa agama, akan dapat memunculkan tindakan amoral,” tandasnya.

Jenjang pendidikan Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta ini, S1nya diselesaikan di Fak. Hukum di kampus tersebut. Sedangkan S2nya mengambil bidang Ilmu Politik di program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Sementara untuk program doktornya, dia kembali ke “khittah”-nya, mengambil bidang Hukum Tata Negara juga di UGM Yogyakarta.

Dari hobinya membaca dan analisisnya yang kritis, telah banyak pula menelorkan berbagai tulisan di media massa dan penerbitan buku. Diantara buku-bukunya yang telah terbit, adalah Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta, UII Press, 1993), Politik Hukum di Indonesia (Jakarta, LP3ES, 1998) dan Amandemen 1945 untuk Reformasi Hukum Tata Negara (Yogyakarta, UII Press, 1998). Sedangkan di tahun 1999, dirinya juga menulis buku yang berjudul; Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Gama Media dan Ford Foundation), Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (Gama Media dan Ford Foundation), serta Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial, (Jakarta, UII Press).

Sedangkan buku-bukunya yang lain, adalah Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Jakarta, Rineka Cipta, 2000) dan Setahun Bersama Gus Dur (Jakarta, Pustaka LP3ES, 2003). Pada ulang tahun ke-50nya – setahun lalu, dia juga meluncurkan buku Retrospeksi Masalah Hukum dan Ketatanegaraan, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, serta buku yang merupakan kumpulan artikel; Hukum Tak Kunjung Tegak.

Mengenai karirnya, dimulai dari Asisten Pembantu Rektor III UII Yogyakarta (1984-1986), lantas sebagai Pembatu Dekan II FH UII (1988-1990), lalu menjadi Asisten Pembantu Rektor I UII (1990-1993). Setahun kemudian dirinya diserahi jabatan sebagai Direktur Karyasiswa UII (1993-1994), Pembantu Rektor I UII (1998-2002), Direktur Pascasarjana UII (1998-2001), serta menjabat sebagai Plt. Staf Ahli Meneg HAM (sejak Januari 2000).

Tentang organisasi yang pernah dipimpinnya, di tahun 1995 s/d 1998 dirinya pernah menjabat Ketua Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam (BKPTIS) Jateng-DIY. Lalu menjadi Wakil Ketua Pembina Pimpinan Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam (1997-2001), serta menduduki jabatan Ketua Parliament Watch Indonesia (ParWi) Wilayah Yogyakarta.

Yang aneh dari sosok Mahfud MD ini, berpindah-pindahnya peran jabatan ternyata jauh dari kesan sebagai kutu loncat. Bayangkan, dia pernah mengemban jabatan ekskutif sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian menginjakkan kakinya di legislatif, dengan menjadi anggota DPR RI. Dan kini menduduki jabatan yudikatif, sebagai Hakim Konstitusi. “Sebagai Hakim Konstitusi, saya tidak akan berpolitik praktis. Saya akan memilih berperan pada arena politik inspiratif,” tegasnya. “Saya hanya mau masuk ke wilayah konsep, seperti penataan politik menurut konstitusi, etika politik, politik hukum dan sebagainya, tanpa mau melibatkan diri pada tataran praktisnya,” ujarnya menambahkan.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, SU, oleh banyak kalangan, memang dikenal sebagai orang yang sangat konsisten dalam memegang prinsip. Sikap konsisten itulah yang membuatnya kaget saat diminta Gus Dur untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dia bahkan sempat “menawar”, jangan-jangan perintah itu keliru. Yang dimaksudkannya mungkin Menteri Pertanahan, bidang yang lebih dekat dengan permasalahan hukum.

Tetapi setelah mengerti dirinya tidak mengurus masalah-masalah teknis dan strategi pertahanan – karena masalah tersebut ditangani oleh Panglima TNI, baru dia mau menerimanya. Tugasnya berkenaan dengan pengelolaan bidang administrasi dan birokrasi pertahanan. Setelah mengetahui dirinya berkompeten untuk hal itu, dia lantas bekerja dengan sangat serius. Dan terbukti, dirinya mampu mengemban tugas tersebut dengan baik. Semula dirinya memang menganggap, bahwa tugasnya itu hanya berurusan dengan tentara dan senjata. “Padahal sejak kecil saya tidak pernah pegang senjata. Yang saya pegang cuma ketapel,” kilahnya.

Sebelum dilantik, waktu itu Mahfud telah menunjukkan i’tikad baiknya. Dia umumkan seluruh harta kekayaannya. Dirinya mengaku punya dua rumah yang berdampingan di Sambilegi, Maguwoharjo, Sleman, dengan luas tanah 1.500 meter persegi dan luas bangunan 700 meter persegi. Juga tanah kosong seluas 400 meter persegi dan sepetak sawah seluas 470 meter persegi. Termasuk gajinya 3,5 juta rupiah dari UII, 2,5 juta rupiah sebagai Staf Ahli Meneg HAM, serta dari seminar, menulis di berbagai media massa, gaji mengajar di Pasca Sarjana UII dan tabungannya yang berjumlah 60 juta rupiah di bank.

Konsistensi itu juga terlihat pada setiap kali berpindah jabatan. KH Malik Madany, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu diminta untuk membacakan doa baginya. Baik ketika dirinya mau berangkat memangku jabatan Menteri Pertahanan, saat berperan sebagai anggota legislatif, maupun ketika pamitan untuk menempati jabatan barunya di Mahkamah Konstitusi. “Beliau adalah sahabat saya, yang selalu saya minta untuk mendoakan setiap kali akan mengemban tugas baru,” katanya singkat.

Sosok Kiai, baginya, adalah merupakan sosok yang sangatlah agung. Itulah sebabnya, ketika diminta untuk mengupas buku perjalanan kepemimpinan Kiai Kholil AG di Madura, dia mengakui bahwa beliau adalah sosok yang sangat patut untuk diteladani. “Sekarang ini kita banyak kehilangan idola uswah tentang sosok pemimpin masa depan. KH Kholil AG adalah contoh sosok pemimpin yang muncul dari bawah dan atas dukungan rakyat,” ungkapnya. “Beliau tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, serta bisa memposisikan profesionalitas pada posisi yang tepat,” tandasnya.

Lantas, apa yang akan dilakukan oleh Mahfud MD dengan posisi barunya tersebut? “Yang pasti, garisnya sudah jelas. Setiap Hakim Konstitusi dituntut independen. MK juga tidak boleh tunduk kepada LSM atau opini pers,” tegasnya. “Prinsip independen harus dimaknai, seorang hakim MK mempunyai pendirian sendiri. Dia tidak boleh goyah oleh tekanan siapa pun. Dan nanti itu akan saya buktikan,” tambahnya bernada janji.

Iklan

About iroelizzta

santai tapi pasti

Posted on 29 Februari 2012, in islam..... Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: